" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Karantina Wilayah di Filipina: Beberapa Pelajaran Awal untuk Mitigasi COVID-19

Ketika COVID-19 sudah menyebar ke banyak negara dan menjadi pandemi global, reaksi kebijakan tiap negara berbeda-beda. Hong Kong, Singapura dan Taiwan langsung menerapkan restriksi perjalanan dan himbauan menjaga jarak (social distancing) secara ketat.[1] Ketiga negara itu, dan Korea Selatan,[2] juga melakukan deteksi dini secara agresif. Perangkat teknologi digunakan untuk tracking lokasi mereka yang terinfeksi, memperkirakan siapa saja yang kemungkinan tertular, sehingga isolasi dan karantina terhadap individu-individu yang memiliki risiko tertular bisa dilakukan.

Keempat negara itu dianggap sebagai praktik terbaik. Meski konektivitas mereka dengan China begitu tinggi, dan—dalam kasus Korea Selatan—sudah terjadi penularan masif di sebuah kelompok agama, jumlah kasus infeksi bisa dikendalikan.

Negara lain tidak sesiap itu. Saat kasus di Wuhan sudah menjadi berita internasional sepanjang Januari-Februari 2020, banyak negara tidak merasa perlu untuk mengambil langkah preventif. Iran awalnya menutupi fakta bahwa penularan massal sudah terjadi di kota Qom. Italia dan beberapa negara Eropa memutuskan untuk mengambil langkah drastis melakukan karantina total (lockdown) ketika sudah terlambat dan penyebaran virus korona sudah telanjur meluas. Pemerintah Amerika Serikat membuang beberapa minggu yang berharga untuk memberikan rasa aman yang semu, situasi yang mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Di awal Maret, pemerintah Filipina memutuskan melakukan karantina wilayah di Metro Manila selama sebulan. Dalam dua hari, karantina wilayah diperluas mencakup seluruh Pulau Luzon. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan jumlah kasus positif serta kematian akibat COVID-19 sejak akhir Februari, meskipun Filipina sudah mencatat kasus positif pertama di akhir Januari, serta kematian pertama di awal Februari.

Masih terlalu dini untuk menilai seberapa efektif langkah yang diambil Filipina. Tapi seminggu setelah penerapan karantina wilayah, kita bisa melihat bagaimana penerapan kebijakan tersebut. Indonesia punya kesempatan—meski tidak banyak—untuk belajar dari apa yang terjadi di Filipina.

Perkembangan kasus COVID-19 di Filipina dan respons awal pemerintah

Pemerintah mengkonfirmasi bahwa seorang warga negara China asal Wuhan yang tengah melakukan perjalanan ke Filipina sebagai kasus pertama COVID-19 pada 30 Januari 2020.[3] Tanggal 2 Februari, suami dari pasien pertama, juga warga negara China, meninggal setelah dinyatakan sebagai kasus infeksi kedua.[4] Tiga hari kemudian, tanggal 5 Februari, satu lagi warga negara China dinyatakan sebagai kasus ketiga.

Dua kasus baru dikonfirmasi sebulan kemudian, 5 Maret.[5] Pasien keempat adalah warga negara Filipina dengan riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien kelima juga warga negara Filipina tanpa riwayat perjalanan, artinya kasus penularan domestik sudah terjadi. Pasien keenam, istri dari pasien kelima, juga warga Filipina tanpa riwayat perjalanan ke luar negeri, dikonfirmasi tanggal 7 Maret.

Sejak itu jumlah kasus dan laporan kematian terkait COVID-19 terus meningkat (lihat gambar 1). Per 22 Maret 2020, tercatat ada 380 kasus COVID-19 positif di Filipina, dengan 25 kematian, atau tingkat fatalitas sebesar 6.5%.[6] Selain itu, ada 144 warga Filipina di luar negeri yang terkonfirmasi positif, 80 di antaranya anak buah kapal Diamond Princess (76 dari 80 anak buah kapal sudah dinyatakan sembuh).

Gambar 1. Perkembangan Kasus COVID-19 di Filipina (per 22 Maret 2020)

Sumber: COVID-19 – Statistics and Research (https://ourworldindata.org/coronavirus)

Sehari setelah kasus positif pertama terkonfirmasi, pemerintah menetapkan larangan perjalanan untuk warga negara China asal Hubei dan wilayah lain yang terdampak. Di awal Februari, pemerintah memberlakukan larangan masuk untuk semua warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan ke China, Hong Kong dan Macau. Selanjutnya pemerintah juga melarang warga negara Filipina untuk mengunjungi ketiga negara dan teritori itu, plus Taiwan dan, belakangan, Korea Selatan, kecuali untuk pekerja migran yang harus kembali ke tempat kerja.

Karantina wilayah: Metro Manila

Tanggal 8 Maret, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan negara dalam keadaan darurat kesehatan (public health emergency). Status ini memberikan otoritas untuk pemerintah daerah menggunakan dana darurat untuk kebencanaan.

Beberapa pejabat dan anggota kongres mengusulkan pemerintah menerapkan karantina terbatas. Awalnya presiden dikabarkan tidak setuju. Namun pada 12 Maret malam presiden mengumumkan penerapan karantina komunitas (community quarantine, atau CQ) di kawasan Metro Manila.[7] Di hari itu, jumlah kasus di seluruh Filipina mencapai 49, dan pasien kelima dilaporkan meninggal, menjadi warga Filipina pertama yang meninggal karena COVID-19. CQ efektif dalam 48 jam, atau hari Minggu 15 Maret. CQ direncanakan berlangsung hingga 14 April, atau setelah libur Paskah, di mana banyak orang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman masing-masing.

Poin-poin utama dalam penerapan CQ adalah: 1) seluruh lalu lintas darat, laut dan udara dari dan ke Metro Manila dihentikan, 2) hanya mereka yang bisa menunjukkan bukti bahwa mereka bekerja di Metro Manila diizinkan masuk, untuk ini sejumlah pos jaga (checkpoints) akan dibuat, 3) karantina ketat (strict quarantine) di tingkat Barangay (setara desa/kelurahan) akan dilakukan jika ada dua atau lebih warga terinfeksi COVID-19; jika ada dua atau lebih warga di Barangay yang berbeda terinfeksi, maka karantina akan dilakukan di tingkat kota; dan jika ada dua atau lebih kasus di kota berbeda, maka karantina ketat akan diterapkan di tingkat provinsi.

Bersamaan dengan pengumuman CQ, pemerintah daerah menyatakan bahwa sekolah dan kampus akan ditutup dan aktivitas belajar dilakukan secara jarak jauh. Sejumlah kantor sudah menerapkan bekerja dari rumah. Gereja Katolik juga menyatakan tidak ada ibadah selama pemberlakuan CQ. Pemerintah kemudian memberikan penjelasan lanjutan bahwa aktivitas usaha yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti supermarket atau makanan akan tetap buka. Warga negara asing dan pekerja migran tetap diizinkan untuk bepergian ke luar negeri.

Sehari setelah pengumuman rencana CQ, terjadi kesimpangsiuran informasi dan interpretasi mengenai apa yang akan terjadi setelah CQ diterapkan.[8] Sementara itu terjadi antrean penduduk yang ingin keluar ataupun masuk Metro Manila sebelum ditutup. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di titik-titik pos jaga. Lonjakan penumpang juga terjadi di bandar udara Ninoy Aquino International Airport. Supermarket diserbu pengunjung yang kuatir bahwa CQ akan menyebabkan pasokan kebutuhan dasar akan terganggu. Meskipun demikian, tidak ada kerusuhan yang dilaporkan terjadi. Departemen Transportasi mengeluarkan panduan menjaga jarak di transportasi publik, antara lain dengan membatasi penumpang di angkutan umum serta menghentikan layanan ojek online.[9]

Di hari kerja pertama setelah CQ diterapkan, Senin 16 Maret, di akses masuk ke Metro Manila dari wilayah sekitar terjadi antrean panjang orang yang tetap harus pergi bekerja. Antrean panjang juga terjadi di stasiun kereta dan halte angkutan umum. Sebaliknya, lalu lintas di dalam Metro Manila menjadi lengang. Pusat perbelanjaan tetap buka, tetapi hanya untuk supermarket, apotek dan beberapa tempat makan. Meski demikian, tidak lagi terjadi antrean panjang orang di supermarket.

Perluasan karantina wilayah: seluruh Pulau Luzon

Saat penerapan CQ di Metro Manila belum melewati 24 jam pertama, pada 16 Maret malam pemerintah mengumumkan adanya karantina yang diperluas dan diperketat (enhanced community quarantine, ECQ) yang mencakup seluruh Pulau Luzon.[10] Menurut penjelasan resmi pemerintah, melihat penerapan CQ di hari pertama, pemerintah memutuskan sejumlah restriksi tambahan tetap diperlukan. Ini karena CQ tidak efektif mengurangi mobilitas penduduk karena banyak kantor tetap menjalankan aktivitas dan antrean di transportasi publik membuat jaga jarak sosial tidak terjadi. Di hari yang sama, presiden mengumumkan state of calamity selama 6 bulan ke depan, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga kebutuhan (termasuk obat-obatan dan alat kesehatan) dan menindak pelaku spekulasi atau penimbunan barang, mengalokasikan dana bantuan sosial dan insentif tambahan bagi pekerja kesehatan.[11]

Dalam ECQ, seluruh layanan transportasi publik dihentikan tanpa kecuali.[12] Semua kegiatan usaha juga harus berhenti kecuali yang termasuk layanan dasar – ini mencakup layanan kesehatan dan obat-obatan, pasar dan supermarket, makanan (hanya layan antar), bank utilitas (listrik, air, komunikasi, pompa bensin), business process outsourcing (BPO), tenaga keamanan serta layanan lain yang sifatnya esensial. Kantor-kantor pemerintah dan beberapa kantor swasta yang harus tetap buka dengan meminimalkan pekerja yang aktif. Menurut pernyataan pemerintah, tujuan dari ECQ adalah memastikan penduduk tinggal di rumah sehingga penyebaran virus bisa dikendalikan. Penduduk dan warga negara asing yang ingin meninggalkan Filipina diberi waktu 72 jam setelah QC diberlakukan sebelum seluruh penerbangan internasional ditutup, meski belakangan aturan ini dibatalkan.[13]

Dalam ECQ, terlihat bahwa pemerintah pusat memberikan peran lebih banyak kepada pemerintah daerah (local government units, atau LGU).[14] Presiden menginstruksikan kepala Barangay (“kapten”) memastikan akses ke makanan dan bahan pokok di wilayah masing-masing tetap terjaga.[15] Setelah ECQ diumumkan, pemerintah daerah di tingkat city atau municipality menindaklanjuti dengan mengeluarkan ordinance (semacam Peraturan Daerah) di wilayah masing-masing.[16] Adanya ordinance ini memungkinkan LGU mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan kebijakan ECQ, misalnya dalam mengerahkan tenaga keamanan untuk meminta orang tetap tinggal di rumah.

Dalam praktik, tiap LGU menerapkan kebijakan ECQ dengan derajat berbeda-beda. Muntinlupa City dan Quezon City, misalnya, menerapkan karantina rumah secara ketat. Penduduk yang harus pergi untuk membeli kebutuhan harus mendapatkan ijin dari Barangay setempat.[17] Tapi di kota lain seperti Taguig, mobilitas penduduk di tingkat komunitas masih dibolehkan. Perbedaan pendekatan di tingkat lokal agaknya berifat arbitrer; tidak ada indikasi bahwa keputusan lokal diambil berdasarkan risiko penularan di masing-masing LGU atau Barangay.

Kebingungan dan kekacauan kembali mewarnai hari pertama pemberlakuan ECQ. Penghentian layanan angkutan publik langsung efektif di hari pertama pemberlakuan ECQ. Namun banyak pekerja yang masih harus pergi ke tempat kerja, termasuk petugas medis dan keamanan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan transportasi. Supermarket dan toko bahan makanan kembali diserbu pengunjung sehingga menimbulkan antrean panjang.

Namun dalam 1-2 hari, individu dan pelaku usaha terlihat sudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Banyak kantor sudah menyediakan transportasi untuk karyawan mereka yang masih harus bekerja. Antrean di supermarket masih terjadi, tapi itu karena supermarket menerapkan social distancing dengan membatasi jumlah pengunjung yang boleh masuk dalam satu waktu, menyebabkan antrean orang untuk masuk. Banyak restoran tetap melayani konsumen meski hanya untuk layan antar atau makan di luar, dengan jam buka yang dipersingkat.

Apakah ECQ efektif?

Masih terlalu dini untuk melihat efektivitas ECQ dalam mengendalikan (“melandaikan kurva”) penyebaran COVID-19. Kurva jumlah kasus positif di Filipina masih terus menunjukkan kenaikan tren. Tapi itu juga didorong oleh peningkatan upaya melakukan tes. Jumlah ini masih akan meningkat karena 100 ribu perangkat alat tes bantuan dari pemerintah China baru saja diterima.[18]

Namun ECQ cukup efektif dalam menurunkan tingkat mobilitas penduduk. Gambar 2 menunjukkan perbandingan kepadatan lalu-lintas rata-rata di jalan utama Metro Manila pada hari Senin pagi dan seminggu setelah penerapan ECQ. Dihentikannya layanan transportasi publik, ditutupnya pusat-pusat kegiatan seperti pusat perbelanjaan, serta hambatan bepergian antarwilayah membuat mobilitas orang terbatas hanya di komunitas dan tempat berbelanja bahan pokok. Ini bisa terjadi tanpa pemerintah perlu menerapkan pemaksaan yang lebih ketat, misalnya dengan menurunkan aparat militer atau keamanan.

Gambar 2. Kepadatan lalu-lintas di Metro Manila Sebelum dan Sesudah ECQ

Sumber: Google Maps (diambil pada tanggal 23 Maret 2020 jam 8.34).

Hukum dan keteraturan masih terjamin. Satu kekhawatiran besar dalam penerapan ECQ adalah tidak adanya law and order. Seminggu sejak penerapan ECQ, tidak ada laporan terkait kerusuhan, keresahan sosial atau kriminalitas dalam skala besar. Laporan Kepolisian justru menyebutkan tingkat kriminalitas di Metro Manila turun drastis selama periode ECQ.[19] Arus logistik bahan pokok masih bisa dipenuhi; belum ada laporan bahwa supermarket atau pasar kehabisan stok barang kebutuhan, meski di beberapa tempat toko bahan kebutuhan pokok sudah mulai menerapkan penjatahan. Pemerintah sejauh ini juga tidak harus menurunkan aparat militer untuk mengawal distribusi barang dari penjarahan.

Dampak sosial ekonomi masih belum bisa diestimasi secara pasti, tapi tekanan pada pekerja dan pengusaha akan segera terasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Filipina, khususnya di Metro Manila, didorong oleh sektor business processing unit (BPO – misalnya kegiatan call center lintas negara) dan konstruksi. Pekerja sektor BPO termasuk yang dikecualikan dalam ECQ. Tapi kegiatan konstruksi, yang menyerap sekitar 10% tenaga kerja menurut Philippine Statistics Authority, harus berhenti. Pekerja sektor konstruksi akan sangat terdampak dari tidak adanya aktivitas, apalagi mayoritas dari mereka dibayar secara harian. ECQ juga akan memukul pekerja sektor informal. Menurut ILO, berdasarkan survei tenaga kerja, sekitar 38% dari angkatan kerja menggantungkan penghasilan dari kegiatan sektor informal. Berhentinya aktivitas sehari-hari membuat pekerja sektor ini kehilangan penghasilan. Semakin lama ECQ dijalankan, semakin kecil daya tahan pekerja untuk patuh pada kebijakan, sehingga efektivitas ECQ untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 juga semakin turun. Pemerintah sedang menyiapkan skema bantuan tunai sebesar PHP5000–8000 (sekitar US$100-155) per bulan. untuk pekerja yang terdampak kebijakan ECQ[20] dan sekitar 18 juta keluarga miskin.[21]  Seperti apa mekanisme dan kualitas implementasinya belum bisa dilihat pada saat ini.

Beberapa pelajaran awal

Dalam praktik, ECQ tidak menjadi total lockdown melainkan upaya ‘memaksa’ terjadinya social distancing. Ada perdebatan, termasuk di Indonesia, apakah yang dimaksud sebagai lockdown, dan apakah dalam praktik sebuah negara punya kemampuan baik secara administratif maupun sosial-ekonomi untuk menjalankan lockdown. Kenyataannya memang lockdown total tidak mungkin, juga tidak diperlukan. Menurut beberapa model simulasi, reduksi signifikan terhadap pergerakan penduduk bisa efektif dalam melandaikan kurva peningkatan kasus COVID-19.[22] ECQ di Luzon, setidaknya dalam seminggu pertama implementasi, cukup bisa menekan pergerakan penduduk, tapi masih memberikan ruang untuk mengakses kebutuhan dasar bahkan pergerakan terbatas di lingkup komunitas.

Namun untuk memastikan social distancing tercapai, pemerintah perlu memberi kesan bahwa kebijakan yang diambil adalah lockdown. Pemerintah Filipina memang menghindari penggunaan terminologi lockdown. Tapi dari tindakan yang diambil berupa penghentian seluruh layanan angkutan publik dan penutupan kegiatan usaha, kesan yang ditampilkan adalah pemerintah siap mengerahkan sumber daya untuk lockdown. Ini membuat individu dan dunia usaha sudah menyiapkan diri menghadapi lockdown. Dalam praktik, meski banyak kelonggaran yang diberikan di lapangan, penduduk di Metro Manila relatif patuh dalam menjalankan social distancing. [23] 

Tidak semua harus, dan bisa, dijalankan oleh pemerintah (pusat). Ada kesan bahwa jika pemerintah membatasi pergerakan warganya, maka pemerintah harus menjamin semua kebutuhan terpenuhi. Benar, tapi ‘menjamin’ tidak harus berarti ‘menyediakan.’ Dalam ECQ, penyediaan barang kebutuhan tetap disediakan oleh dunia usaha. Yang dilakukan pemerintah adalah mengizinkan supermarket dan beberapa tempat makan untuk tetap buka, serta layanan antar makanan seperti Grab Food atau Food Panda tetap beroperasi. Pemerintah pusat juga berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah. Pemerintah kota, municipalities dan Barangay menyediakan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan tersedianya akses ke bahan makanan di komunitas mereka.[24] Dalam beberapa hal, kepala Barangay memang harus melakukan distribusi bahan pokok. Tapi sekali lagi, tidak semua hal harus dikerjakan oleh pusat. Langkah berikutnya, pemerintah pusat harus bernegosiasi dengan dunia usaha untuk memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal, bagaimana mengompensasi pelaku usaha dan pekerja selama ECQ dilakukan.

Individu dan komunitas memiliki ketahanan (resilience) yang membuat mereka bisa menyesuaikan diri dalam situasi krisis. Tidak adanya laporan tentang kerusuhan, kriminalitas, kekacauan dalam antrean belanja dan lain-lain sampai akhir minggu pertama menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban masih terjadi. Meski keputusan untuk CQ dan ECQ diambil relatif terlambat—lebih dari satu bulan sejak kasus positif pertama dikonfirmasi—pemerintah cukup aktif mengampanyekan epidemi COVID-19. Fakta bahwa kasus positif dan kematian pertama di Filipina terjadi cukup awal (akhir Januari), tidak lama setelah erupsi gunung Taal, cukup berperan dalam membentuk suasana tanggap darurat di tingkat individu dan pelaku usaha.


[1] “What We Can Learn From Singapore, Taiwan and Hong Kong About Handling Coronavirus.” Time. 13 Maret 2020. URL: https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/

[2] “COVID-19: South Koreans keep calm and carry on testing”. The Guardian. 18 Maret 2020. URL: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/COVID-19-south-koreans-keep-calm-and-carry-on-testing

[3] “Philippines confirms first case of new coronavirus”. ABS-CBN News. 30 Januari 2020. URL: https://news.abs-cbn.com/news/01/30/20/philippines-confirms-first-case-of-new-coronavirus

[4] “First coronavirus death outside China reported in Philippines”. NBC News. 2 Februari 2020. URL: https://www.nbcnews.com/news/world/first-coronavirus-death-outside-china-reported-philippines-n1128371

[5] “DOH : Deloitte PH employee is 4th coronavirus case; 5th case is from Cainta” Philippine Inquirer. 7 Maret 2020. URL: https://newsinfo.inquirer.net/1238159/doh-deloitte-ph-employee-is-4th-coronavirus-case-5th-case-is-from-cainta#ixzz6HTe6DpDv

[6] Mayoritas kasus positif COVID-19 ada di Metro Manila. Lebih dari 50 persen berasal dari kota Quezon City, San Juan, Makati, Pasig dan Manila – lima dari 16 kota di Kawasan National Capital Region (NCR) yang lebih dikenal sebagai Metro Manila. Meski setara propinsi, NCR tidak memiliki gubernur yang membawahi keenambelas kota. Rntitas pemerintah pusat, Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) memiliki wewenang terbatas dalam hal pengelolaan infrastruktur milik pusat.

[7] “Metro Manila to be placed on lockdown due to coronavirus outbreak”. Rappler. 12 Maret 2020. URL: https://www.rappler.com/nation/254101-metro-manila-placed-on-lockdown-coronavirus-outbreak

[8] “Coronavirus Lockdown Launches Manila Into Pandemonium.” Foreign Policy. 13 Maret 2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/03/14/duterte-quarantine-philippines-coronavirus-lockdown-launches-manila-into-pandemonium/

[9] “DOTr issues guidelines on ‘social distancing’ in public transport”. Manila Bulletin. 14 Maret 2020. URL: https://news.mb.com.ph/2020/03/14/dotr-issues-guidelines-on-social-distancing-in-public-transport/

[10] “Entire Luzon under quarantine”. Manila Bulletin. 17 Maret 2020. URL: https://news.mb.com.ph/2020/03/16/entire-luzon-under-quarantine/

[11] “Philippines under state of calamity due to COVID-19.” CNN Philippines. 17 Maret 2020. URL: https://cnnphilippines.com/news/2020/3/17/ph-state-of-calamity-coronavirus.html

[12] “Mass transport suspended under enhanced community quarantine”. Philippine News Agency. 17 Maret 2020. URL: https://www.pna.gov.ph/articles/1096849

[13] “Philippines Lifts Deadline Amid Drastic Coronavirus Quarantine”. The Diplomat. 19 Maret 2020. URL: https://thediplomat.com/2020/03/philippines-lifts-deadline-amid-drastic-coronavirus-quarantine/

[14] LGU terdiri dari propinsi, kota (city) dan municipalities di bawah propinsi, serta barangay.

[15] “Need food? Turn to your barangay officials, mayors – Duterte”. Rappler. 16 Maret 2020. URL: https://www.rappler.com/nation/254774-duterte-says-turn-barangay-officials-mayors-for-food

[16] “Metro Manila curfew implementation depends on LGU ordinances –DILG”. GMA News. 14 Maret 2020. URL: https://www.gmanetwork.com/news/news/metro/729680/metro-manila-curfew-implementation-would-depend-on-lgu-ordinances-dilg/story/

[17] “What are quarantine passes and why are they handed out during Luzon-wide lockdown?” Philippine Star. 21 Maret 2020. URL: https://www.philstar.com/headlines/2020/03/21/2002505/what-are-quarantine-passes-and-why-are-they-handed-out-during-luzon-wide-lockdown

[18] “100K COVID-19 test kits from China arrive in PH”. Philippine News Agency. 21 Maret 2020. URL: https://www.pna.gov.ph/articles/1097342

[19] “Crime down by more than 60% with enhanced community quarantine —NCRPO”. GMA News, 21 Maret 2020. URL: https://www.gmanetwork.com/news/news/metro/730698/crime-down-by-more-than-60-with-enhanced-community-quarantine-ncrpo/story/

[20] “DOLE: P5,000 cash aid for Luzon workers affected by lockdown.” Rappler. 17 Maret 2020. URL: mhttps://www.rappler.com/nation/254889-affected-luzon-workers-to-receive-aid-from-government

[21] “Senate approves bill granting Duterte more powers in COVID-19 fight”. CNN Philippine. 24 Maret 2020. URL: https://www.cnnphilippines.com/news/2020/3/24/Senate-approves-bill-granting-Duterte-more-powers-in-COVID-19-fight.html

[22] “Why outbreaks like coronavirus pread exponentially, and how to ‘flatten the curve’”. Washington Post. 14 Maret 2020. URL: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

[23] Argumen ini merupakan observasi awal dan masih harus dikaji lagi.

[24] Local Government Code 1981 memberikan wewenang cukup luas untuk pemerintah hingga ke level Barangay untuk penyediaan kebutuhan dasar.

  • 603
  • 0