" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Opsi Lockdown dalam Mitigasi COVID-19 Kita: Argumen Pendukung

Europe is closing in on Italy. Several countries moving to national lockdown,… Those that delay, will suffer longer (@yaneerbaryam)

Beberapa waktu telah berlalu setelah himbauan social distancing dari pemerintah. Kesimpulannya makin jelas: himbauan ini tak efektif untuk membuat orang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Di Gowa, Sulawesi Selatan, ribuan warga mendatangi tablig akbar seolah-olah COVID-19 bukanlah hal menakutkan. Di Prabumulih, Sumatera Selatan, Walikota mengabaikan instruksi pemerintah pusat untuk meliburkan sekolah dan PNS. Yang juga mengagetkan adalah ini: di Jakarta, masjid-masjid tetap diramaikan oleh jamaah di hari Jumat. Padahal tak kurang dari pejabat teras dan alim ulama terkemuka meminta masyarakat menahan diri tak ke masjid.

Dalam situasi krisis, tampaknya himbauan belaka tak cukup bagi masyarakat Indonesia. Jalan-jalan masih saja ramai (dan macet di beberapa tempat!). Ini bukan semata-mata soal ekonomi dan mata pencaharian (banyak yang menggantungkan diri pada upah dan penghasilan harian), tetapi lebih dari

itu; masyarakat kita cenderung menunjukkan dirinya sebagai the unprepared society, yakni masyarakat yang kurang awas melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk di masa mendatang.

Tipping point dan sinyal lemah negara

Tanpa bermaksud berlebihan, adalah aman untuk berkata bahwa kasus COVID-19 di Indonesia belum memasuki masa puncak. Berbagai estimasi, baik yang optimis dan pesimis, sepakat bahwa kecenderungan kasus di Indonesia akan terus meninggi. Meninggi hingga pada satu titik ia akan melonjak luar biasa, jauh melebihi kapasitas tenaga kesehatan yang kita miliki (lihat penjelasan Aswicahyono tentang pertumbuhan eksponensial COVID-19).1

Belajar dari pengalaman negara lain, faktor pemicu terpenting dari penerapan lockdown ini adalah tipping point dari kasus COVID-19 itu sendiri, yakni semacam ambang batas psikologis yang membuat negara-negara menciptakan kebijakan drastis.

Pemerintah Malaysia menerapkan lockdown segera setelah tablig akbar di Kuala Lumpur menghasilkan sekurangnya 190 kasus baru dalam sehari. Di Spanyol, kebijakan karantina wilayah diterapkan tanggal 14 Maret setelah lonjakan lebih dari 30 persen per hari terjadi sejak tanggal 10 – 13 Maret. Hal yang sama terjadi di Italia di mana lockdown diterapkan karena kasus yang tiba-tiba meningkat drastis, dengan tingkat keketatan yang semakin tinggi hari demi hari. New York mulai menutup diri 22 Maret setelah jumlah kasus meningkat lebih dari 3000 dalam sehari. Di Indonesia, jumlah kasus per tulisan ini dibuat adalah 450 dengan pertumbuhan rata-rata per hari dari tanggal 17 – 21 Maret adalah 27.2 persen.

Tentu saja kita harus berasumsi ini adalah angka yang sangat konservatif. Yang dihitung adalah jumlah terdeteksi dari angka yang under reporting, bukan angka total penyebaran virus. Dengan kemampuan pelacakan yang lemah dan minimnya alat, banyak yang menganggap jumlah pasien terjangkiti akan meningkat tajam begitu rapid test mulai dijalankan.

Anggaplah jumlah yang dilaporkan saat ini valid. Perkiraan linear memperlihatkan sampai dengan akhir Maret jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia akan ada di kisaran 800-900. Pada satu titik, jumlah kasus kita akan melebihi linieritas Malaysia. Tetapi jika skenario pertumbuhan eksponensial yang terjadi, maka paling tidak angka kasus akan kurang-lebih sama dengan Iran di akhir Maret.

Sumber: Diolah dari www.ourworldindata.org

Semua skenario ini memerlukan respons cepat dan efektif. Sayangnya, ketika semua opsi kebijakan harusnya diletakkan di atas meja, yang kita dengar adalah pernyataan-pernyataan yang tak perlu. Presiden Jokowi sedari awal berkata “tidak ada berpikir ke arah lockdown.2” Doni Monardo, kepala BNPB, kemudian mempertegas dengan menyatakan “tidak akan ada lockdown.3” Dua pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal lemah yang diberikan negara dalam menerapkan kebijakan-kebijakan mitigasi dan supresi yang lebih keras. Padahal yang betul-betul ditunggu saat ini adalah kebijakan tegas yang bisa membuat orang tetap di rumah. Seolah menutup diri, pernyataan tersebut menunjukkan rapat-rapat internal di pemerintah pusat memang tidak didesain untuk menjawab skenario terburuk dari situasi saat ini.

Antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat: Politics as usual?

Menariknya, penanganan COVID-19 ini juga menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Saling bantah terlihat jelas dan perbedaan pendekatan komunikasi dalam melihat persoalan ini sungguh mengagetkan.

Di tengah tertutupnya informasi dan pernyataan-pernyataan kontroversial Menteri Kesehatan,4 Gubernur DKI Anies Baswedan adalah yang pertama membuka tabir virus korona ini ke publik. Pada 1 Maret (sehari sebelum kasus 1 diumumkan), Anies secara terbuka menyatakan sedang memantau ratusan pasien dan meminta masyarakat waspada.5 Anies juga meneken Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan jajaran Pemprov DKI sejak 25 Februari.

Tetapi sinyal kewaspadaan ini justru dianulir pemerintah pusat sendiri. Menkes Terawan, misalnya, membantah pernyataan Anies di hari yang sama (bahkan melarang dan menyalahkan orang-orang yang sehat untuk pakai masker).6

Dalam situasi yang kian genting, pada 17 Maret, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkunjung ke Balai Kota membahas perkembangan. Sambil memuji langkah-langkah yang diambil Pemprov, di depan wartawan Tito juga meminta agar Anies lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan virus korona.7

Kedatangan Tito ke Balai Kota mesti dibaca secara terbalik: Bahwa memang tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov DKI sebagai episentrum wabah dengan pemerintah pusat. Sebaliknya, tujuan utama dari datangnya Tito adalah sebagai pembawa pesan: Jakarta tidak boleh lockdown dan kewenangan penuh untuk itu (jika terpaksa dilakukan) adalah milik presiden.

Buruknya koordinasi ini bisa dilihat dari apa yang terjadi 16 Maret di mana kebijakan pengurangan transportasi publik di DKI dikoreksi langsung oleh Presiden Jokowi. Kantor-kantor ternyata belum meliburkan karyawan dan imbasnya adalah ribuan orang berdesakan di halte-halte sehingga meningkatkan risiko penularan virus.

Ini persoalan sangat serius. Beda padangan yang terlalu lama, atau buruknya kerja sama antara Pemerintah Daerah, dalam contoh ini adalah Pemda DKI, dan Pemerintah Pusat dalam soal ini hanya akan mendatangkan malapetaka. Pangkal persoalannya, menurut amatan saya, adalah soal perbedaan

pendekatan dan (lagi-lagi) sentimen politik. Pemerintah pusat sudah terlanjur mengunci dirinya sendiri dengan menyatakan tidak ada lockdown.

Sementara melihat perkembangan terakhir, sepertinya memang ada keinginan Gubernur DKI untuk menutup Jakarta. Dimulai dari pengurangan frekuensi transportasi publik, meliburkan seluruh sekolah dan kampus, hingga seruan terkini meliburkan karyawan bagi seluruh perusahaan di Jakarta terhitung sejak 23 Maret – ini sama saja dengan mengatakan tak boleh lagi ada aktivitas publik di Jakarta dalam dua minggu ke depan.

Tetapi di tengah minimnya kapasitas enforcement dari kebijakan tersebut (terutama meliburkan karyawan dan larangan ke luar rumah), maka kebijakan-kebijakan ini akan sangat bergantung pada kerja sama dan ‘niat baik’ dari berbagai pemangku kepentingan. Sayangnya, bergantung pada niat baik saja tidak pernah menjadi resep manjur dalam efektivitas kebijakan. Lebih parah lagi jika sentimen politik sudah tercampur-aduk.

Variasi lockdown

Banyak kekhawatiran dampak buruk dari penerapan penutupan wilayah. Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa upaya menutup total aktivitas warga memang tidak realistis (dan tak diinginkan). Pengalaman juga menunjukkan ada variasi-variasi dalam penerapan lockdown ini sehingga kebijakan tetap sangat kontekstual mengikuti kebutuhan setempat.

Di Prancis, aktivitas publik memang ditutup, termasuk bar dan restoran. Tetapi toko kelontong dan farmasi tetap buka. Masyarakat juga boleh berolahraga dan melakukan aktivitas-aktivitas soliter.

Di New York, yang kini angkanya mencapai lebih dari 10.000, Gubernur Andrew Cuomo meminta semua pekerja di bidang yang ia sebut “non-essential businesses” untuk tinggal di rumah – tanpa merinci bisnis-bisnis apa saja yang dimaksud.8 Transportasi publik dibiarkan berjalan, tetapi aktivitas skala besar dilarang. Masyarakat boleh berolahraga di luar sendiri-sendiri dan para pengantar makanan dan apoteker dibolehkan bekerja.

Di Malaysia, yang menutup negaranya sejak 18 Maret, kebijakan ini akhirnya terpaksa mengikutsertakan tentara. Pemerintah menilai masyarakat masih sulit diatur dan diajak bekerja sama. Akhirnya bersama kepolisian, Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) akan memastikan kepatuhan dalam menegakkan Perintah Kontrol Gerakan.9 Konon sejak penutupan ini Malaysia semakin mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.10

Kalau lockdown diterapkan di Indonesia, barangkali yang akan terkena paling parah dampaknya adalah para pekerja harian dan warung-warung kecil di pinggir jalan. Harus dipikirkan cara meminimalisasi dampak buruk terhadap mereka. Tetapi kita bisa saja melakukan intervensi dengan, misalnya, mengatur jam kerja seminimal mungkin untuk para pekerja. Atau mungkin mengatur jam buka tutup untuk warung-warung ini. Sisanya berpulang dari keinginan dan kemampuan negara melakukan penertiban.

Researcher at | Website

Noory Okthariza joined CSIS in 2017. His research primarily focuses on the process of political development and democratization in developing countries.
He earned his BA in Philosophy from the University of Indonesia in 2011. In 2014, he received the Fulbright Scholarship to pursue his MA in Political Science at Ohio University. A year later, he was awarded Graduate Assistantship and Karen Jenkins King Memorial Scholarship to honor his work during his time at Ohio University. He received additional educations from the Department of Political Science at the University of Indonesia and the Middlebury Institute of International Studies, California.
Research Interest : Comparative politics, political economy of development, state formation, democratization, survey research

  • 421
  • 0

0 Comments

Leave a Reply