" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Social Distancing dan Pembangkangan Publik: Perspektif Antropologis dalam Menangani Wabah COVID-19

’Society needs to change its focus from economy to ethical living with each other and our environment. What we need is the incorporation of philosophy, psychology, sociology and anthropology (aka the soft sciences) as obligatory courses into the curriculum from a very young age

Suatu pernyataan penting yang dicuitkan oleh Ina Vandebroek menggambarkan pentingnya pendekatan lintas disiplin untuk mengatasi suatu bencana berskala dunia. Saat ini, bencana hadir dalam bentuk krisis kesehatan masyarakat global. Virus 2019-nCov yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah menyebar ke 252,731 orang di 182 negara. Angka kematiannya sendiri mencapai 10,405 jiwa[1]. Di Indonesia, sampai saat ini ada 686 penderita dengan jumlah kematian sebanyak 55 orang[2]. Guna membendung laju penyebaran pandemik, pemerintah secara terus-menerus menganjurkan masyarakat untuk mempraktikkan pembatasan sosial (social distancing) untuk mengurangi risiko penularan.

Social distancing secara universal telah diakui sebagai kebijakan atau upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Hanya saja, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia untuk menjalankan aturan ini cenderung rendah dan malahan terjadi pembangkangan publik (Civil Disobedience). Sebagai contohnya, kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home) bagi para pegawai yang memang memungkinkan untuk melakukannya malahan dimanfaatkan sebagai waktu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Perilaku ini tentu saja membawa dampak yang negatif untuk menangkal penyebaran COVID-19 ini. Mengutip pernyataan Ina Vandebroek di atas, perlu kajian yang terintegrasi dan multidisipliner untuk menjelaskan ‘mengapa’ social distancing cenderung ini sulit diimplementasikan dengan efektif di Indonesia, dan solusi apa yang perlu dilakukan.

Social Distancing: Perspektif Sosio-Antropologi

Istilah ‘Social Distancing’ tiba-tiba menjadi catch-word selama penyebaran COVID-19, padahal di dunia medis, social distancing biasa diterapkan untuk mencegah penyebaran virus atau penyakit tertentu.

Dalam ilmu sosial seperti Sosiologi dan Antropologi, social distancing juga sudah lama dikenal di banyak tingkatan masyarakat. Konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Georg Simmel yang melihat social distancing sebagai sebuah interpretasi kompleks mengenai kehidupan kemasyarakatan, dan sebagai bentuk membangun ‘jarak’ yang diterjemahkan secara sederhana  dalam aspek geometrik (fisik dan spasial) maupun metaforik (misalnya terkait atribut sosial seperti ras, klas sosial).[3] Sinonim social distancing di ilmu sosial misalnya ‘spatialization’ dan ‘strangers’.

Social distancing mengacu pada tingkat penerimaan orang terhadap orang lain di luar kelompok atau kelas sosial mereka sendiri. Tingkat penerimaan ini ditentukan oleh perasaan mereka terhadap orang lain, dan jumlah interaksi sosial yang mereka miliki atau lakukan dengan orang-orang yang karakteristiknya berada di luar norma sosial mereka. Norma-norma sosial ini tertanam dalam kesadaran kolektif mereka.[4] Yang diukur dalam social distancing adalah perbedaan yang dirasakan (atau jarak) antar individu atau kelompok tertentu. Social distancing dianggap ‘menyempit’  ketika menerima orang lain, atau ‘melebar’ ketika orang menolak kelompok atau individu lain.

Meskipun terjadi kecenderungan social distancing di masyarakat karena berbagai atribut sosial, ‘pemisahan jarak’ ini bukan sesuatu yang rigid karena terbentuknya kehidupan masyarakat itu cenderung berdasarkan ‘konsensus’. Konsensus ini terkait dengan sumber daya, resiprositas, dan kepentingan yang berpengaruh terhadap strategi bertahan (survival strategy) manusia sebagai makhluk individu maupun kolektif. Social distancing adalah tentang adaptasi, perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kelompok (struggle for existence) dan bertahan hidup (survival). Konsekuensi dari social distancing adalah adanya kompetisi, segregasi, dan akomodasi dalam ruang publik yang mendasari suatu proses interaksi sosial.

Dengan melakukan proses akomodasi, manusia (bila perlu) tetap berinteraksi dengan orang lain meskipun itu di luar kelompoknya. Dengan kata lain dia ‘menabrak’ atribut-atribut pembentuk social distancing itu demi bertahan hidup atau mempertahankan eksistensi kelompoknya. Relasi sosial ‘lintas atribut dan kepentingan’ tersebut akan lebih dijadikan suatu prioritas dibandingkan dengan yang berlandaskan atribut kelompok. Situasi ini yang menjelaskan mengapa kebijakan social distancing ini sulit secara efektif diimplementasikan karena menyangkut survival dari eksistensi manusia baik secara individu maupun kolektif.

Social Distancing: Melawan Sifat Dasar Manusia dan Peran Teknologi

Untuk memperkuat analisis, perlu ada fokus secara sosio-psikologis untuk mencari alasan mengapa manusia sulit patuh pada aturan social distancing. Hal itu sulit dilakukan karena social distancing pada dasarnya melawan sifat dasar manusia sebagai social animals atau entitas yang bersifat ultra social.[5] Social distancing adalah konsep yang sangatadaptif tergantung konteks, yang bisa menentukan kegagalan dan keberhasilan penerapannya.

Bagi generasi muda sekarang, misalnya, ‘survival’ intinya sangat tergantung pada ‘keanggotaan’ pada suatu kelompok tertentu. Hal ini yang menjelaskan mengapa generasi muda justru menjadi kelompok umur yang sulit untuk menaati kebijakan social distancing ini. Sikap unik mereka dalam menanggapi bahaya COVID-19 justru dengan sikap ‘menantang’ karena merasa secara fisik kuat dan karena faktor umur yang masih muda, virus tersebut tidak akan berkuasa dalam tubuhnya. Padahal, sikap ini adalah suatu miskonsepsi karena beberapa korban COVID-19 justru masih di usia produktif, pun mereka berpotensi tinggi untuk menjadi carrier dari penyakit ini. Influencer dapat berperan untuk menyadarkan generasi muda tentang pentingnya social distancing.

Kita juga tidak bisa melupakan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial di mana ada pembagian kerja (division of work), ketergantungan secara emosional, dan kebutuhan psikologis dan kerohanian lainnya. Karin Bulliard seorang jurnalis di Washington Post menulis artikel ‘Social distancing is so hard because it’s contrary to human nature’. Menurutnya, kehidupan di kota metropolitan ini sarat dengan perasaan ‘kesepian’ dan tidak aman (insecure). Manusia yang kesepian sangat membutuhkan suatu ‘koneksi’ (connection) dengan masyarakat lain melalui proses interaksi dan sosialisasi untuk dapat bertahan hidup baik secara fisik dan emosional.

Telah banyak literatur yang membahas kaitan antara kesehatan emosional dan fisik.[6] Kondisi emosional yang sehat tentunya akan mendorong kesehatan fisik yang baik dan sebaliknya.  Aturan social distancing sendiri akhirnya menjadi suatu pilihan yang ‘bebas’ bagi individu untuk menaatinya atau tidak. Dari perspektif medis, kondisi seorang individu yang menjadi ‘sakit’ secara psikologis atau emosional dan membawa dampak ke kesehatannya secara fisik karena perasaan kesepian, stres, atau depresi juga akan berpengaruh terhadap daya tahan atau imunitas seseorang. Padahal imunitas seseorang itu kunci penting untuk mencegah seseorang dari serangan COVID-19. Hal ini menunjukkan perlunya pendalaman anjuran social distancing dari dimensi sosial, emosional dan bahkan kerohanian untuk menunjang keberhasilannya.

Lau, bagaimana cara menjalankan social distancing tanpa mengabaikan kebutuhan naluriah manusia? Meskipun tidak ‘sesempurna’ suatu interaksi sosial secara ‘tatap-muka’, penggunaan teknologi dianggap sebagai satu alternatif. Saat ini ada banyak platform teknologi yang memfasilitasi interaksi sosial manusia secara virtual atau di dunia maya seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, WeChat, Twitter, atau Facetime. Platform ini memungkinkan interaksi sosial tidak saja melalui texting tapi juga video-call yang mendukung interaksi sosial.

Agar teknologi ini dapat mendukung kebijakan social distancing, maka perlu kerja sama berbagai pihak. Penyedia layanan internet berperan penting supaya harga paket internet dapat terjangkau. Dengan adanya social distancing ini harus ada kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menikmati teknologi dari rumah dengan harga terjangkau. Selain penyedia internet, berbagai perusahaan seperti Telkom (Indihome), First Media, dan MNC Vision dapat juga menawarkan paket kanal TV dan fasilitas wi-fi yang terjangkau oleh masyarakat.

Akses masyarakat ke beberapa saluran hiburan kabel ‘terkunci’ karena disesuaikan dengan harga paket yang ditawarkan. Untuk sementara, saluran-saluran ini dapat dibuka seluruhnya agar masyarakat bisa merasakan hiburan dan manfaat dari dari rumah. Tidak kalah penting tentunya adalah edukasi publik agar masyarakat senantiasa bisa bersikap kritis terhadap segala informasi yang beredar terkait COVID-19. Kementerian Informasi dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan adalah garda depan untuk menyebarkan informasi ini melalui teknologi.

Aplikasi di bawah Gojek dan Grab seperti Gomed, Gosend, Gofood/Grabfood yang ‘membatasi’ interaksi manusia di ruang publik perlu lebih didorong.  Selain itu, pemerintah dan pengelola start-up ini perlu memperhatikan keberadaan para sopir daring dari aspek kesehatan dan kesejahteraan.  Para sopir daring berada dalam garda depan upaya pencegahan COVID-19–tidak kalah beresikonya dengan petugas kesehatan. Supermarket atau minimarket model Hypermarket, Indomart dan Alfamart perlu juga memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal yang sama juga perlu dilakukan pedagang di pasar tradisional dan modern. Bila pemakaian aplikasibelanja belum memungkinkan, para pengembang perumahan di mana pasar-pasar ini berlokasi bisa mengambil inisiatif untuk mendata semua nama pedagang, jenis dagangan dan, nomor telepon. Data ini kemudian disebar ke warga masyarakat setempat untuk memudahkan proses belanja dan model pesan antar.

Arus disinformasi Liar, Distrust dan Lemahnya Civic Engagement

Lemahnya implementasi social distancing bersumber dari lemahnya ’civic engagement’ antara pemerintah dengan masyarakat selama ini. Dampaknya adalah ketidakpercayaan publik (social distrust) yang mengarah pada pembangkangan publik (Civil disobedient). Pembangkangan publik bisa dilihat sebagai suatu bentuk ‘opisisi’ atau resistensi terhadap pemerintah karena ‘ketidakadilan’ atau ketidakpuasan yang dirasakan.[7] Ada beberapa faktor yang turut membangun pembangkangan publik.

Pertama, masyarakat tidak merasakan derajat keseriusan penyakit ini. Pada awal COVID-19 ramai diperbincangkan, arus informasi begitu deras mengalir. Informasi yang mengalir saling kontradiksi narasinya sehingga masyarakat menjadi bingung dan tidak mempunyai kemampuan ‘memegang’ suatu validitas informasi yang evidence-based. Informasi dari pemerintah yang seharusnya menjadi garda depan sumber informasi datang terlambat sehingga masyarakat cenderung mencari sumber informasi lain. Selain itu, liarnya informasinya justru menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dalam konteks yang lebih makro, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih agresif memfilter informasi yang bersifat disinformasi atau hoaks dan memberi edukasi publik ke masyarakat melalui teknologi.

Kedua, tidak jalan atau lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan/dengan daerah. Dampaknya, terjadi ‘kebingungan’ di masyarakat karena kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih atau tidak konsisten. Masyarakat kehilangan pegangan terhadap pihak yang harus dipercaya. Alih-alih menenangkan masyarakat, kebijakan yang diimplementasikan justru mendatangkan polemik. Beberapa kebijakan-kebijakan dari daerah kerap diterapkan tanpa konsultasi ke pemerintah pusat.

Ketidakkompakkan ini kerap terkait dengan kepentingan politik. Aspek politik tidak mungkin dihindari,tetapi perlu ditempatkan dalam konteks sebuah kompetisi politik yang sehat untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif. Contohnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat bilik disinfektan dan keran cuci tangan di tempat umum.  Keberhasilan penanganan COVID-19 di daerah dapat menjadi salah satu KPI (Key Performance Indicators) bagi kinerja pemerintah daerah di mana pemerintah pusat dapat memberikan penghargaan. Secara umum, para aktor politik yang lain bisa juga memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan kapasitasnya (show-off politik), memberi kontribusi dalam upaya menanggulangi COVID-19 ini tanpa mendiskreditkan upaya pihak lain di saat yang sama.

Ketiga, publik membangkang karena pejabat pemerintah daerah pun membangkang. Dampaknya, masyarakat tidak melihat perilaku pemerintah daerah sebagai role model yang patut diteladani. Contohnya, di tengah larangan mengadakan acara di ruang publik, Wakil Walikota Samarinda justru akan menggelar pesat pernikahan putrinya dengan 35 ribu lebih undangan. Atau Bupati Klaten yang justru membagikan masker di kerumunan masyarakat. Ada juga anjuran mantan Pangab TNI  Gatot Nurmantyo dengan gerakan memakmurkan masjid. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun tetap menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat di masjid.

Acara publik berisiko besar terhadap penularan COVID-19 di tengah keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang dimiliki daerah. Melihat pembangkangan pejabat daerah, masyarakat menganggap COVID-19 ini bukan masalah yang membahayakan. Model menarik simpati masa dengan motif apa pun seharusnya tetap ditempatkan dalam konteks ketaatan pejabat daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo perlu memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang melakukan ‘pembangkangan’ tersebut.

Keempat, pembangkangan publik erat kaitannya dengan relasi antara negara (pemerintah) dan aktor non-pemerintah, maupun relasi antar aktor non-pemerintah dalam ‘arena’ bencana COVID-19. Sinergi dan soliditas antara elemen negara (pemerintah) dan masyarakat sipil harus terbentuk dalam wujud aksi kolektif penanganan COVID-19 ini. Ironisnya, sering kali yang terjadi bukan lagi kerja sama tetapi kompetisi yang saling menegasi, sehingga berdampak pada delegitimasi kebijakan.

Misalnya saja, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan aturan melarang peribadatan di tempat umum tetapi tetap saja terjadi pembangkangan publik. Misalnya yang terjadi di Ruteng NTT dengan acara penahbisan Uskup Ruteng yang tetap berlangsung meski sudah dilarang oleh pemerintah. Di Masjid Agung Bandung, spanduk Gubernur Jawa Barat untuk melarang kegiatan salat Jumat diturunkan secara paksa oleh beberapa umat. Kompetisi dan perebutan pengaruh menyebabkan dikotomi antara negara (pemerintah) dengan agama menjadi semakin tajam. Banyaknya umat adalah sumber legitimasi bagi tokoh agama atau aliran agama yang dianut. Negara cenderung ‘tidak berdaya’ untuk menganulirnya. Pelarangan kegiatan ibadah demi alasan kesehatan kemudian diinterpretasikan secara sempit upaya pemerintah ‘melawan’ agama-agama tertentu.

Harus diakui, tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi kondisi tersebut. Peran tokoh-tokoh agama baik sebagai individual maupun dalam organisasi, termasuk NU, Muhammadiyah, MUI (melalui fatwanya), PGI, KWI, Walubi, Matakin, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan FKUB sangat penting untuk merangkul umat beragama melalui narasi teologis tentang pentingnya menaati aturan pemerintah sekaligus mensosialisasikan pengetahuan tentang bahaya COVID-19.

Kelima, ketiadaan sanksi. Secara formal, sanksi dapat ditempatkan dalam kerangka regulasi hukum dalam bentuk UU, peraturan atau keputusanS.TETAPI secara informal dapat berupa sanksi sosial. Karena formulasi sanksi formal memerlukan waktu yang lama, pemerintah dan masyarakat sipil dapat fokus pada upaya ‘menghidupkan’ efek jera melalui sanksi sosial. Namun, upaya menerapkan sanksi sosial di masyarakat yang heterogen tentunya akan lebih sulit mengingat sifat individualis yang dimilikinya dan melemahnya kohesi sosial. Ada kebiasaan di masyarakat perkotaan yang heterogen untuk merasakan malu (shame culture) bila ketahuan melanggar aturan dan bukan merasa bersalah’ (guilty culture). Ini terkait dengan mentalitas manusia.

Paling tidak ada dua mentalitas yang menghambat. 1.) sifat tidak berdisiplin. Banyak penduduk perkotaan yang hanya berdisiplin karena takut akan pengawasan dari atasan atau tokoh masyarakat dan agama. Saat pengawasan itu kendor, atau tidak ada sanksi-sanksi yang mengikatnya, maka hilanglah kepatuhan untuk menaati peraturan-peraturan. 2.) Sifat tidak bertanggung jawab, yang bisa disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kedewasaan, sehingga menimbulkan apati terhadap kepentingan sosial.[8] Harus ada upaya untuk menerapkan sanksi sosial di masyarakat perkotaan yang heterogen. Upaya ini dapat difasilitasi oleh elemen formal (RT/RW/Kelurahan) bekerja sama dengan elemen informal (tokoh agama dan tokoh masyarakat). Kearifan lokal menjadi mekanisme penting untuk menyukseskan pendidikan publik mengenai bahaya wabah COVID-19.

Keenam, pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki civic engagement dengan masyarakat. Social trust yang mengarah ke civil obedient dapat terwujud kalau pemerintah dapat menjunjung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, kebebasan berekspresi dan penegakan hukum dalam formulasi dan implementasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan, keadilan dan keberagaman. Hanya melalui upaya tersebut ‘trust’ masyarakat kepada pemerintah akan terbangun.

Akhirnya, social distancing dalam konteks COVID-19 ini bukan aksi untuk ‘menolak’ (act of rejection) eksistensi manusia, dan bukan pula aksi untuk mendatangkan ketakutan (act of fear). Social distancing merupakan aksi cinta (act of love)[9] karena menyangkut eksistensi manusia dalam suatu peradaban yang semakin kompleks. Dalam social distancing ada disiplin, empati, toleransi dan penghargaan.


[1] www.worldometers.info – data per 20 Maret 2020

[2] data per 24 Maret 2020

[3] Philip J. Ethington, The Intellectual Construction of “Social Distance”: Toward a Recovery of Georg Simmel’s Social Geometry, https://doi.org/10.4000/cybergeo.227

[4] Maria Airth, Social Distance: Definition and Theory, https://study.com/academy/lesson/social-distance-definition-theory.html

[5] Karin Brulliard, ‘Social distancing is so hard because it’s contrary to human nature’, The Washington Post, 17 Maret 2020

[6] Misalnya dari Don Colbert (2006). Stress Less. Jakarta: Immanuel dan dari Archibald D Hart (2003), The Anxiety Cure. Batam: Interaksara.

[7] Zawiyah Mohd Zain¹ & Mohammad Agus Yusoff. ‘Civil Disobedience: Concept and Practice’. Asian Social Science; Vol. 13, No. 8; 2017. Published by Canadian Center of Science and Education

[8] Koentjaraningrat (1997). Kebudayaan dan Mentalitas. Jakarta Gramedia.

[9]  John A. McArthur, Ph.D. Why social distancing is so difficult; how research explains our behavior, https://www.newswise.com/articles/why-is-social-distancing-so-hard-because-it-goes-against-every-cultural-norm-of-human-communication-furmanu-prof-john-mcarthur-explains-why-and-why-we-should-do-it-anyway

  • 406
  • 0

0 Comments

Leave a Reply